Rioberto Pm Sidauruk

"Revisi UU Kepariwisataan: Kunci Kebangkitan Ekonomi dari Daerah!" Oleh: Rioberto Sidauruk Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI dan Pemerhati Kebijakan Industri dan Pariwisata Pariwisata kini bukan lagi sektor pelengkap, tetapi telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Di banyak negara, sektor ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi baru pascapandemi. Namun, di Indonesia, pengelolaan pariwisata masih menghadapi banyak tantangan struktural, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun kebijakan operasional di lapangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang selama ini menjadi payung hukum utama, kini memasuki masa krusial untuk direvisi. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan yang tengah berlangsung di DPR menjadi momentum penting untuk menata ulang arah kebijakan pariwisata nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menjawab Tantangan dengan Regulasi yang Adaptif RUU Kepariwisataan terbaru diharapk...

  RUU Kepariwisataan: Momentum Menyelamatkan Masa Depan Pariwisata (Telah diunggah 12 April 2025) Oleh: Rioberto Sidauruk Pengamat Hukum Ekonomi Politik/Peneliti Industri Strategis Indonesia tidak kekurangan destinasi wisata, tapi sering kali kekurangan arah dan ekosistem pengelolaan yang tepat. Dalam berbagai kunjungan ke daerah, kita dapat saksikan langsung potensi pariwisata yang luar biasa namun belum tergarap maksimal karena lemahnya tata kelola, minimnya promosi yang strategis, dan regulasi yang sudah usang. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan di DPR saat ini adalah momentum penting. UU No. 10 Tahun 2009 yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan tantangan dan kebutuhan pariwisata modern. Isu keberlanjutan, digitalisasi, hingga koordinasi kelembagaan belum cukup terakomodasi. RUU ini perlu menjawab isu-isu strategis seperti peningkatan kualitas pendidikan pariwisata agar sejalan dengan kebutuhan industri; promosi yang terintegrasi dan berbas...