Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

"Banjir Impor Murah: Ujian Kedaulatan Industri Indonesia"

Gambar
  "Banjir Impor Murah: Ujian Kedaulatan Industri Indonesia" Oleh: Rioberto Sidauruk Ketua DPP HAPI, Pemerhati Hukum Ekonomi Kerakyatan, Aktif menulis isu-isu legislasi industri, ekonomi kreatif, UMKM dan kemandirian nasional. Perang Dagang Cuma Satu Babak — Ancaman Sesungguhnya Sudah di Depan Pintu Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memang menarik perhatian dunia. Tapi buat Indonesia, ancaman yang lebih mendesak justru datang dari arah lain: gelombang barang-barang impor murah, terutama dari China, yang makin deras masuk ke pasar domestik. Barang-barang yang dijual di bawah harga pokok produksi lokal bukan hanya menghancurkan harga pasar, tapi juga semangat pelaku industri dalam negeri. Kalau negara tidak hadir melindungi, maka industri kita akan mati perlahan—bukan karena kalah bersaing, tapi karena dilumpuhkan oleh kompetisi yang tidak adil. Perlindungan Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban Negara Sudah waktunya kita berhenti mengagung-agungkan pasar...
Baca selengkapnya

DARI BAPEPAM KE OJK

Gambar
PASAR MODAL DALAM OTORISASI OTORITAS JASA KEUANGAN (Dari BAPEPAM Ke OJK) Oleh : Rioberto Pranamulya Sidauruk Abstrak Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu tujuan dari dibentuknya OJK adalah melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atas UU dan peraturan di sektor keuangan yang berada di bawah kewenangan OJK. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, OJK menyediakan sarana bagi Konsumen dan masyarakat dalam menyampaikan permintaan informasi atau menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan produk dan/atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan (LJK). Konsumen LJK adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain : nasabah di industri Perbankan, pemodal di industri Pasar Modal, pemegang polis di industri Asuransi, peserta Dana Pensiun (tidak termasuk pensiunan PNS), dan nasabah di ind...
Baca selengkapnya

Menata Ulang Skema KUR dan Penghapusan Piutang untuk UMKM Naik Kelas

Gambar
  Menata Ulang Skema KUR dan Penghapusan Piutang untuk UMKM Naik Kelas Oleh: Rioberto Sidauruk* Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penghapusan piutang macet kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan dua instrumen strategis dalam kebijakan afirmatif negara terhadap ekonomi rakyat. Namun, berdasarkan pengamatan publik atas proses-proses kebijakan yang berlangsung secara terbuka, sejumlah persoalan serius muncul, baik dalam tataran implementasi teknis maupun dalam konsistensi nilai yang mendasarinya. Sebagaimana diketahui, program KUR dirancang sebagai kebijakan subsidi silang negara untuk mendorong inklusi keuangan dan penguatan daya saing ekonomi masyarakat kecil. Dalam struktur dasarnya, negara menanggung sebagian bunga pinjaman melalui skema subsidi, agar UMKM dapat memperoleh modal usaha dengan syarat yang ringan, cepat, dan mudah. Maka dari itu, penting dipahami bahwa KUR bukanlah produk perbankan biasa yang sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme p...
Baca selengkapnya