Rioberto Pm Sidauruk

  "Banjir Impor Murah: Ujian Kedaulatan Industri Indonesia" Oleh: Rioberto Sidauruk Ketua DPP HAPI, Pemerhati Hukum Ekonomi Kerakyatan, Aktif menulis isu-isu legislasi industri, ekonomi kreatif, UMKM dan kemandirian nasional. Perang Dagang Cuma Satu Babak — Ancaman Sesungguhnya Sudah di Depan Pintu Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memang menarik perhatian dunia. Tapi buat Indonesia, ancaman yang lebih mendesak justru datang dari arah lain: gelombang barang-barang impor murah, terutama dari China, yang makin deras masuk ke pasar domestik. Barang-barang yang dijual di bawah harga pokok produksi lokal bukan hanya menghancurkan harga pasar, tapi juga semangat pelaku industri dalam negeri. Kalau negara tidak hadir melindungi, maka industri kita akan mati perlahan—bukan karena kalah bersaing, tapi karena dilumpuhkan oleh kompetisi yang tidak adil. Perlindungan Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban Negara Sudah waktunya kita berhenti mengagung-agungkan pasar...

  RUU KUHAP: ‘Advokat Kunci Penegakan Hukum dan Keadilan!’ Oleh: Rioberto Sidauruk Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (DPP HAPI)   William Shakespeare, seorang sastrawan dari Inggris yang terkenal di dunia, membuat sebuah pementasan teater di abad ke-16. Karyanya berjudul Henry VI, Part 2 , yang dalam pementasan terdapat kalimat kutipan yang sungguh mengejutkan, dan dipopulerkan oleh Dick the Butcher. Kalimat tersebut adalah: "Let’s kill all the lawyers!" . Banyak orang tanpa memahami konteks yang sesungguhnya dan sering disalahartikan, bahwa kalimat itu sebagai seruan kekerasan terhadap profesi hukum. Tetapi, apa yang sebenarnya disampaikan oleh Shakespeare adalah sindiran yang tajam mengenai betapa pentingnya peran Advokat dalam menjaga tatanan hukum dan keadilan. Tanpa Advokat, sistem hukum akan runtuh, dan dengan itu, keadilan akan hilang. Teriakan yang berakar dari niat jahat ini justru menegaskan bahwa Advokat adalah garda ...

  "USA vs China: Strategi Cerdas Indonesia Raih Untung" Oleh: Rioberto Sidauruk Pemerhati Hukum Ekonomi Kerakyatan / Peneliti Industri Strategis Peribahasa “Gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah” mengilustrasikan betapa mudahnya negara kecil terhimpit dalam persaingan kekuatan besar. Dalam konteks perang dagang AS-China, Indonesia sering dianggap sebagai pihak yang akan menjadi korban dalam persaingan ini. Pandangan ini perlu ditinjau kembali. Indonesia sebenarnya tidak sekadar menjadi penonton pasif. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, serta posisi geopolitik yang strategis, Indonesia justru akan mengambil manfaat dari konflik ini. Lantas, bagaimana strategi yang akan diambil agar Indonesia agara tidak terjebak dalam peran “pelanduk”, melainkan bertransformasi menjadi pemain cerdas yang memanfaatkan situasi ?   Posisi Indonesia dalam Perang Dagang AS-China Perang dagang antara AS dan China memasuki fase yang...

  "The Path Forward: Singapore’s 2025 Election and Global Economic Trends" By: Rioberto Sidauruk, Political and Economic Columnist On May 3, 2025, the People’s Action Party (PAP) of Singapore achieved a resounding victory in the general election, securing 87 out of 97 parliamentary seats and winning 66% of the popular vote, a significant increase from 61% in 2020. This victory not only solidifies PAP's political dominance, which has spanned over six decades, but also marks the first major test for Prime Minister Lawrence Wong, who succeeded Lee Hsien Loong in 2024. Wong emphasized that this outcome is a strong signal of public confidence in the country’s stability and enduring leadership, particularly amid the ongoing global uncertainties. Impact on Singapore’s Economy As a nation heavily reliant on international trade, Singapore faces significant challenges amid global trade tensions, particularly those triggered by the tariff policies under U.S. President Donal...

  UNIFIKASI PILAR PANGAN INDONESIA: KETAHANAN, KEMANDIRIAN, DAN KEDAULATAN Oleh: Rioberto Sidauruk Pemerhati Hukum Ekonomi Kerakyatan / Peneliti Industri Strategis. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia harus segera menyusun kebijakan pangan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan sistem pangan yang kuat, berkelanjutan, dan berdaulat. Untuk itu, ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan harus diintegrasikan dalam satu sistem yang holistik, yang mampu memastikan swasembada pangan dalam jangka panjang sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, di tahun lalu telah mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp139,4 triliun pada 2025 untuk mendukung program swasembada pangan. Dana besar ini rencananya digunakan untuk berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional dan memberikan kesejahtera...

  Ekonomi Kreatif Indonesia Tertinggal: Inilah Kebijakan yang Harus Diambil Sekarang!! Oleh: Rioberto Sidauruk Pemerhati Hukum Ekonomi Kerakyatan/Ketua DPP HAPI/Vice President ASEAN SME Partnership   Sudah saatnya Indonesia berhenti berbicara tentang potensi ekonomi kreatif yang besar tanpa melakukan langkah konkret. Sektor ekraf, dengan segala kekayaan budaya dan kreatifitas yang dimilikinya, masih terjebak dalam permasalahan mendasar yang menghambat pertumbuhannya. Jika Indonesia ingin mengambil peran utama dalam ekonomi global, sektor ekonomi kreatif harus segera diperhatikan . Tanpa kebijakan yang tegas dan cepat , sektor ekraf akan terus tertinggal, sementara negara-negara lain yang lebih cepat bergerak akan menguasai pasar global. Akses pendanaan yang terbatas terus menjadi salah satu masalah terbesar yang menghalangi pelaku ekonomi kreatif untuk berkembang. Produk berbasis kekayaan intelektual (KI) , seperti hak cipta, desain, dan merek, adalah aset yang sang...

  “Saat Negara Harus Memilih: Kapitalisme atau Koperasi?” Oleh: Rioberto Sidauruk Ketua DPP HAPI/Pemerhati Hukum Ekonomi Kerakyatan Kita hidup di tengah masyarakat yang haus akan keadilan ekonomi, tapi ironisnya, kita justru kekurangan payung hukum yang berpihak pada rakyat kecil. Di negeri ini, koperasi kerap diagung-agungkan sebagai soko guru perekonomian. Tapi, pertanyaannya: sudahkah kita memperlakukan koperasi sebagaimana mestinya? Atau jangan-jangan koperasi hanya menjadi jargon manis yang diperdagangkan setiap kali momentum politik datang? Jika kita benar-benar serius menjadikan koperasi sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme, maka tak ada pilihan lain: kita harus memberi koperasi fondasi hukum yang kokoh, konstitusional, dan visioner. Bukan sekadar tambal sulam peraturan, tapi sebuah undang-undang yang berpihak total pada ekonomi kerakyatan. Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar dekorasi konstitusi. Ia adalah perintah ideologis. "Perekonomian disusun se...

  Menata Ulang Skema KUR dan Penghapusan Piutang untuk UMKM Naik Kelas Oleh: Rioberto Sidauruk* Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penghapusan piutang macet kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan dua instrumen strategis dalam kebijakan afirmatif negara terhadap ekonomi rakyat. Namun, berdasarkan pengamatan publik atas proses-proses kebijakan yang berlangsung secara terbuka, sejumlah persoalan serius muncul, baik dalam tataran implementasi teknis maupun dalam konsistensi nilai yang mendasarinya. Sebagaimana diketahui, program KUR dirancang sebagai kebijakan subsidi silang negara untuk mendorong inklusi keuangan dan penguatan daya saing ekonomi masyarakat kecil. Dalam struktur dasarnya, negara menanggung sebagian bunga pinjaman melalui skema subsidi, agar UMKM dapat memperoleh modal usaha dengan syarat yang ringan, cepat, dan mudah. Maka dari itu, penting dipahami bahwa KUR bukanlah produk perbankan biasa yang sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme p...

Menjaga Maruah Industri Nasional di Tengah Perang Dagang Global Oleh: Rioberto Sidauruk Perang Dagang dan Peringatan untuk Indonesia Di tengah semakin intensnya perang dagang antara Washington dan Beijing, Indonesia dihadapkan pada dilema yang cukup besar: terjebak sebagai korban dalam tarik-menarik dua kekuatan besar dunia, atau justru muncul sebagai pemain strategis dalam rantai pasok global. Pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian pada 29 April 2025, terungkap kesadaran bersama akan pentingnya memperkuat daya tahan industri nasional di tengah kebijakan proteksionisme Amerika Serikat. Penerapan tarif tambahan 32% terhadap ekspor Indonesia ke AS memunculkan kekhawatiran yang lebih luas, bukan hanya pada neraca perdagangan, tetapi juga terhadap ancaman terhadap tenaga kerja, banjirnya produk asing, serta dislokasi pasar bagi pelaku industri lokal. Berbagai fraksi di Komisi VII memberikan catatan kritis terkait revitalisasi sektor padat karya, dukungan terha...