RUU Kepariwisataan: Momentum Menyelamatkan Masa Depan Pariwisata

 


RUU Kepariwisataan: Momentum Menyelamatkan Masa Depan Pariwisata
(Telah diunggah 12 April 2025)

Oleh: Rioberto Sidauruk
Pengamat Hukum Ekonomi Politik/Peneliti Industri Strategis

Indonesia tidak kekurangan destinasi wisata, tapi sering kali kekurangan arah dan ekosistem pengelolaan yang tepat. Dalam berbagai kunjungan ke daerah, kita dapat saksikan langsung potensi pariwisata yang luar biasa namun belum tergarap maksimal karena lemahnya tata kelola, minimnya promosi yang strategis, dan regulasi yang sudah usang.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan di DPR saat ini adalah momentum penting. UU No. 10 Tahun 2009 yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan tantangan dan kebutuhan pariwisata modern. Isu keberlanjutan, digitalisasi, hingga koordinasi kelembagaan belum cukup terakomodasi.

RUU ini perlu menjawab isu-isu strategis seperti peningkatan kualitas pendidikan pariwisata agar sejalan dengan kebutuhan industri; promosi yang terintegrasi dan berbasis data; penguatan kelembagaan di pusat dan daerah; serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan destinasi. Tak kalah penting, regulasi ini harus mendorong peningkatan kontribusi pariwisata terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kita harus belajar dari negara-negara seperti Arab Saudi dan UEA yang sukses mendorong sektor pariwisata lewat reformasi visa dan event internasional. Sebaliknya, Indonesia justru mencabut kebijakan bebas visa kunjungan, langkah mundur di tengah persaingan pariwisata global.

Pariwisata tak bisa hanya dilihat sebagai sektor rekreasi. Ia adalah wajah budaya, alat diplomasi, dan motor ekonomi rakyat. Maka, RUU Kepariwisataan perlu hadir sebagai regulasi yang tidak hanya mengatur, tapi juga memberdayakan.

Saatnya menata ulang pariwisata Indonesia: membangun ekosistem, memperkuat SDM, dan menyatukan langkah pusat-daerah. Jangan sampai momentum revisi regulasi ini kembali terlewat tanpa perubahan berarti. (r10)

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DARI BAPEPAM KE OJK

Gambar
PASAR MODAL DALAM OTORISASI OTORITAS JASA KEUANGAN (Dari BAPEPAM Ke OJK) Oleh : Rioberto Pranamulya Sidauruk Abstrak Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu tujuan dari dibentuknya OJK adalah melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atas UU dan peraturan di sektor keuangan yang berada di bawah kewenangan OJK. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, OJK menyediakan sarana bagi Konsumen dan masyarakat dalam menyampaikan permintaan informasi atau menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan produk dan/atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan (LJK). Konsumen LJK adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain : nasabah di industri Perbankan, pemodal di industri Pasar Modal, pemegang polis di industri Asuransi, peserta Dana Pensiun (tidak termasuk pensiunan PNS), dan nasabah di ind...
Baca selengkapnya

"Banjir Impor Murah: Ujian Kedaulatan Industri Indonesia"

Gambar
  "Banjir Impor Murah: Ujian Kedaulatan Industri Indonesia" Oleh: Rioberto Sidauruk Ketua DPP HAPI, Pemerhati Hukum Ekonomi Kerakyatan, Aktif menulis isu-isu legislasi industri, ekonomi kreatif, UMKM dan kemandirian nasional. Perang Dagang Cuma Satu Babak — Ancaman Sesungguhnya Sudah di Depan Pintu Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memang menarik perhatian dunia. Tapi buat Indonesia, ancaman yang lebih mendesak justru datang dari arah lain: gelombang barang-barang impor murah, terutama dari China, yang makin deras masuk ke pasar domestik. Barang-barang yang dijual di bawah harga pokok produksi lokal bukan hanya menghancurkan harga pasar, tapi juga semangat pelaku industri dalam negeri. Kalau negara tidak hadir melindungi, maka industri kita akan mati perlahan—bukan karena kalah bersaing, tapi karena dilumpuhkan oleh kompetisi yang tidak adil. Perlindungan Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban Negara Sudah waktunya kita berhenti mengagung-agungkan pasar...
Baca selengkapnya