“Menantang Proteksionisme dan Unilateralisme untuk Memenangkan Industri Nasional Indonesia”

 


“Menantang Proteksionisme dan Unilateralisme untuk Memenangkan Industri Nasional Indonesia”

Oleh: Rioberto Sidauruk
Ketua DPP HAPI/ Pemerhati Hukum Ekonomi Kerakyatan dan Peneliti Industri Strategis

Sudah saatnya Indonesia berhenti menjadi penonton dalam pertarungan besar perdagangan dunia. Dunia kini diramaikan oleh unilateralisme dan proteksionisme yang menciptakan ketidakpastian global. Jika kita hanya diam dan bersikap reaktif, industri nasional akan terus tertinggal dan menjadi korban dari permainan negara-negara besar.

Unilateralisme — negara bertindak semaunya sendiri tanpa menghormati tatanan global — telah merusak keadilan perdagangan. Proteksionisme — menutup pintu untuk kompetisi sehat — semakin memperparah keadaan. Lihatlah bagaimana Amerika Serikat di bawah Donald Trump secara sepihak menaikkan tarif baja dan aluminium. Ini bukan lagi sekadar kebijakan; ini serangan terbuka terhadap semangat globalisasi yang adil.

Indonesia tidak boleh naif. Proteksi buta terhadap sektor-sektor strategis seperti baja, farmasi, dan elektronik hanya akan menciptakan industri "gemuk tapi rapuh." Jika tidak diimbangi dengan deregulasi yang mendorong inovasi dan efisiensi, kita hanya membangun benteng pasir di tengah badai global.

Maka dari itu, beberapa regulasi usang harus segera kita rombak:

  • UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian harus diperbaharui untuk mendorong industri berbasis inovasi, bukan sekadar pabrikasi massal.
  • UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu diperkokoh untuk menghadapi brutalnya unilateralisme dan proteksionisme.
  • Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional sudah tidak cukup tajam untuk era digitalisasi dan ekonomi hijau.
  • UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 harus dioptimalkan lebih serius, terutama dalam penyederhanaan perizinan dan penguatan investasi teknologi.

Belajarlah dari kegagalan proteksi beras di era 2000-an. Bukannya menguat, petani kita justru terjebak dalam siklus produktivitas rendah. Konsumen menjerit, harga melambung. Proteksi tanpa reformasi adalah bom waktu!

Jika kita terlena, dalam jangka panjang Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk asing. Investasi menurun, ekspor stagnan, industri kita lumpuh. Kita bukan hanya menghadapi kompetisi biasa, tetapi peperangan inovasi dan kecepatan.

Apa yang harus dilakukan?

Pertama, perlindungan selektif dan temporer. Lindungi industri yang betul-betul punya potensi global, bukan semua sektor tanpa prioritas. Setiap proteksi harus punya tenggat waktu dan rencana exit yang jelas.

Kedua, kuatkan industri hulu. Bangun pabrik bahan baku sendiri, kurangi ketergantungan impor. Berikan insentif bagi investasi di sektor ekstraktif dan manufaktur dasar.

Ketiga, sinkronisasi perdagangan dan industri. Diplomasi perdagangan harus berani dan cerdas: buka pasar baru, tuntut perlakuan adil, dan negosiasikan transfer teknologi. Jangan hanya jadi pengekor dalam forum internasional seperti WTO dan RCEP.

Keempat, revolusi sumber daya manusia. Pendidikan vokasional harus disesuaikan dengan kebutuhan industri masa depan. Dorong inkubasi startup berbasis teknologi. Luncurkan program "Making Indonesia 4.0" yang nyata, bukan hanya slogan.

Kelima, diversifikasi ekspor. Hentikan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Fokus pada produk bernilai tambah seperti elektronik, farmasi, dan ekonomi kreatif.

Integrasi kebijakan industri nasional dengan perdagangan internasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan hidup. Kita harus berhenti bermental korban. Ini saatnya Indonesia menyerang balik dengan strategi cerdas: proteksi selektif, deregulasi berani, diplomasi progresif, dan investasi besar-besaran di inovasi.

Perubahan global bukan kiamat bagi Indonesia. Ini peluang emas untuk melompat jauh lebih tinggi. Jika kita berani keluar dari zona nyaman, mengubah regulasi usang, dan menatap dunia dengan percaya diri, industri nasional Indonesia tidak hanya akan bertahan, tetapi juga memimpin.

Mari bergerak cepat, sebelum dunia meninggalkan kita lebih jauh! (r10)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DARI BAPEPAM KE OJK

Gambar
PASAR MODAL DALAM OTORISASI OTORITAS JASA KEUANGAN (Dari BAPEPAM Ke OJK) Oleh : Rioberto Pranamulya Sidauruk Abstrak Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu tujuan dari dibentuknya OJK adalah melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atas UU dan peraturan di sektor keuangan yang berada di bawah kewenangan OJK. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, OJK menyediakan sarana bagi Konsumen dan masyarakat dalam menyampaikan permintaan informasi atau menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan produk dan/atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan (LJK). Konsumen LJK adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain : nasabah di industri Perbankan, pemodal di industri Pasar Modal, pemegang polis di industri Asuransi, peserta Dana Pensiun (tidak termasuk pensiunan PNS), dan nasabah di ind...
Baca selengkapnya

"Banjir Impor Murah: Ujian Kedaulatan Industri Indonesia"

Gambar
  "Banjir Impor Murah: Ujian Kedaulatan Industri Indonesia" Oleh: Rioberto Sidauruk Ketua DPP HAPI, Pemerhati Hukum Ekonomi Kerakyatan, Aktif menulis isu-isu legislasi industri, ekonomi kreatif, UMKM dan kemandirian nasional. Perang Dagang Cuma Satu Babak — Ancaman Sesungguhnya Sudah di Depan Pintu Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memang menarik perhatian dunia. Tapi buat Indonesia, ancaman yang lebih mendesak justru datang dari arah lain: gelombang barang-barang impor murah, terutama dari China, yang makin deras masuk ke pasar domestik. Barang-barang yang dijual di bawah harga pokok produksi lokal bukan hanya menghancurkan harga pasar, tapi juga semangat pelaku industri dalam negeri. Kalau negara tidak hadir melindungi, maka industri kita akan mati perlahan—bukan karena kalah bersaing, tapi karena dilumpuhkan oleh kompetisi yang tidak adil. Perlindungan Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban Negara Sudah waktunya kita berhenti mengagung-agungkan pasar...
Baca selengkapnya